Palu – Program Sekolah Rakyat Terintegrasi Tadulako Nambasi 20 Palu menjadi salah satu upaya pemerintah dalam membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di Sulawesi Tengah.
Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 20 Palu, Anita, mengatakan sekolah tersebut saat ini memiliki dua jenjang pendidikan, yakni SMP dan SMA. Untuk jenjang SMP terdapat tiga ruang belajar, sedangkan SMA memiliki lima rombongan belajar. Total siswa yang mengikuti pendidikan di sekolah tersebut mencapai 186 orang dengan didampingi 15 guru.
“Jadi total Sekolah Rakyat Terintegrasi 20 Palu itu ada delapan rombel dengan jumlah siswa 186 orang,” kata Anita, dikutip dari podcast kolaborasi Kantor Berita ANTARA Biro Sulteng dan Diskominfosantik Sulteng.
Anita menjelaskan, kehadiran Sekolah Rakyat memberikan manfaat besar bagi masyarakat, khususnya keluarga dari kelompok ekonomi lemah. Sebab, seluruh kebutuhan siswa selama mengikuti pendidikan ditanggung oleh pemerintah, mulai dari biaya pendidikan, kesehatan, makanan, hingga kebutuhan pribadi anak-anak.
Menurutnya, program ini bukan hanya membantu anak-anak untuk tetap bersekolah, tetapi juga meringankan beban keluarga yang selama ini terkendala biaya dalam mengakses pendidikan.
“Karena ini adalah program pemerintah, program prioritas, maka Sekolah Rakyat itu semuanya ditanggung oleh pemerintah, dari pendidikannya, kesehatannya, permakanannya, bahkan sampai dengan keperluan pribadi anak-anak,” ujarnya.
Ia menambahkan, siswa Sekolah Rakyat berasal dari berbagai daerah di Sulawesi Tengah. Bahkan, untuk jenjang SMA, sekolah tersebut mengakomodasi siswa dari sejumlah kabupaten, termasuk wilayah yang jauh dari Kota Palu seperti Banggai Laut, Buol, Poso, dan Sigi.
Anita menyebut, sasaran utama program ini adalah anak-anak dari keluarga desil 1 dan desil 2, atau keluarga miskin dan sangat miskin. Proses masuk ke Sekolah Rakyat juga tidak dilakukan melalui pendaftaran seperti sekolah umum, tetapi melalui penjangkauan oleh Dinas Sosial bersama pendamping Program Keluarga Harapan atau PKH.
“Di Sekolah Rakyat tidak ada sistem perekrutan atau pendaftaran, yang ada adalah penjangkauan. Penjangkauan itu yang kemudian dilakukan oleh Dinas Sosial,” jelasnya.
Selain mendapatkan pendidikan gratis, para siswa juga memperoleh fasilitas belajar yang memadai. Anita mencontohkan, setiap ruang belajar di Sekolah Rakyat dilengkapi papan interaktif digital untuk menunjang proses pembelajaran.
Ia mengatakan, fasilitas tersebut menjadi salah satu bentuk keseriusan pemerintah dalam memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap bisa belajar secara maksimal dan mendapatkan kesempatan yang sama dengan siswa lainnya.
“Dari segi fasilitas, pemerintah itu betul-betul menyiapkan, sehingga anak-anak ini nantinya bisa belajar dengan maksimal,” katanya.
Lebih dari sekadar pendidikan akademik, Sekolah Rakyat juga memberikan pembinaan karakter melalui sistem asrama. Anak-anak didampingi oleh guru, wali asuh, dan wali asrama agar mampu membangun kedisiplinan, kemandirian, kebersamaan, serta motivasi belajar.
Anita menilai, program ini menjadi harapan baru bagi masyarakat kurang mampu. Melalui Sekolah Rakyat, anak-anak tidak hanya dibantu untuk menyelesaikan pendidikan, tetapi juga dipersiapkan agar memiliki keterampilan untuk melanjutkan kuliah, bekerja, atau berwirausaha.
“Anak-anak kami ini adalah anak-anak yang menjadi titipan, bukan hanya orang tua, tapi juga titipan negara,” ujarnya.
Dengan dukungan pemerintah, Sekolah Rakyat diharapkan mampu menjadi jalan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk memperoleh masa depan yang lebih baik.
