Palu – Guru Besar Universitas Tadulako Palu sekaligus Anggota Dewan Pembina PGRI Sulawesi Tengah, Prof. Juraid Abdul Latief, M.Hum, mendorong agar Program Sekolah Rakyat diperkuat melalui regulasi yang lebih kokoh dan dukungan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, serta dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.
Menurut Prof. Juraid, Sekolah Rakyat merupakan program besar yang membutuhkan pembiayaan tidak sedikit. Sebab, program ini tidak hanya membiayai pendidikan peserta didik, tetapi juga mendukung kebutuhan mereka dalam sistem pendidikan berasrama.
“Untuk memastikan program ini bertahan dan berlanjut, pertama itu kesediaan dana. Karena ini dana besar dibandingkan sekolah reguler,” kata Prof. Juraid Abdul Latief, dikutip dari podcast kolaborasi Kantor Berita ANTARA Biro Sulteng dan Diskominfosantik Sulteng.
Ia mengatakan, agar program ini dapat bertahan dalam jangka panjang, diperlukan dasar hukum yang kuat. Menurutnya, apabila hanya bergantung pada kebijakan periodik, ada kemungkinan program tersebut melemah atau tidak berlanjut ketika terjadi pergantian kepemimpinan.
Karena itu, Prof. Juraid menilai regulasi terkait Sekolah Rakyat perlu ditingkatkan. Saat ini, menurutnya, dasar pelaksanaan program masih berada pada level instruksi presiden, sehingga perlu diperkuat agar memiliki keberlanjutan yang lebih terjamin.
“Regulasinya harus ada, itu yang penting. Regulasi khusus, undang-undang. Sebab kalau secara periodik begini, sangat mungkin pemimpin baru terpilih akan menguapkan program ini,” ujarnya.
Selain penguatan regulasi, Prof. Juraid juga menyoroti pentingnya keterlibatan dunia usaha. Ia menyebut bahwa perusahaan yang memperoleh manfaat dari sumber daya alam di daerah memiliki tanggung jawab moral untuk ikut berkontribusi terhadap pembangunan pendidikan, khususnya bagi generasi muda.
Menurutnya, CSR perusahaan dapat diarahkan untuk mendukung sarana pendidikan, pelatihan keterampilan, penguatan fasilitas, maupun bentuk dukungan lain yang dapat membantu keberlangsungan Sekolah Rakyat.
“Dunia usaha bisa masuk melalui CSR. Pemerintah boleh menuntut bahwa mereka telah mendapatkan nikmat dari hasil bumi yang luas dan besar, maka keterlibatan dalam bentuk pendidikan untuk generasi muda ke depan itu penting,” jelasnya.
Prof. Juraid juga menilai, dukungan pemerintah daerah sangat dibutuhkan, terutama untuk memperluas jangkauan Sekolah Rakyat di Sulawesi Tengah. Ia menyebut, masih banyak daerah yang membutuhkan akses pendidikan seperti ini, termasuk wilayah kepulauan dan daerah pinggiran.
Menurutnya, Sulawesi Tengah merupakan wilayah yang luas, sehingga pelaksanaan Sekolah Rakyat tidak cukup hanya difokuskan pada beberapa daerah. Namun, ia memahami bahwa keterbatasan anggaran negara membuat pelaksanaan program harus dilakukan secara bertahap.
Ia menambahkan, dampak sosial Sekolah Rakyat cukup besar bagi keluarga kurang mampu. Program ini dapat meningkatkan rasa percaya diri anak, menumbuhkan motivasi meraih cita-cita, membuka kesempatan pendidikan bagi masyarakat rentan, serta meningkatkan harapan keluarga terhadap masa depan anak-anak mereka.
“Bagi sebagian keluarga kurang mampu, kehadiran Sekolah Rakyat menjadi bentuk nyata perhatian negara terhadap pendidikan masyarakat kecil,” katanya.
Prof. Juraid berharap Sekolah Rakyat tidak hanya dipandang sebagai program pendidikan, tetapi juga sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memutus rantai kemiskinan di daerah.
